Ada pemandangan menarik di Kantor Camat Rantau, Kabupaten
Aceh Tamiang. Setiap meja kerja pegawainya telah dilapisi kaca. Lalu di
atasnya, berdiri sebuah pot kecil berisikan tanaman hidup. Suasana kantor
terasa bersih dan tertata dengan baik. Tak ada berkas yang menumpuk di meja
kerja.
Begitu pula dalam laci, hanya berisikan dokumen penting saja.
Sementara dokumen lainnya tersimpan dengan baik di dalam lemari arsip. Sebelum pulang
kerja, pegawai kantor ini juga diwajibkan untuk merapikan ruang kerjanya.
Sekretaris Camat Rantau, Rizki Amara Taufani bercerita, perubahan
suasana kerja ini adalah wujud dari pelaksanaan Program Aceh BEREH yang
dicanangkan Sekretariat Daerah Aceh beberapa waktu lalu. BEREH adalah akronim
dari Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi
masyarakat. Dengan suasana kerja yang baik, akan memberikan suasana yang nyaman
pula bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami sudah berbenah. Sekarang kantor jadi enak
dipandang dan betah pun jadinya di kantor,” ucap Rizki.
 |
| Suasana Ruang Kerja Kantor Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang |
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sangat mengpreasiasi
gagasan program Aceh BEREH ini. Pasalnya, program yang dikomandoi oleh
Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah tersebut, sejalan dengan program unggulan
Pemerintah Aceh dalam upaya membenahi pelayanan publik yaitu Aceh Peumulia.
“Kita bersyukur punya Sekda yang sangat Taktis. Kita ingin
semua pejabat Aceh seperti itu, bergerak cepat. Sebab program Aceh Peumulia
tidak bisa terwujud kalau kita terlalu banyak teori,” ucap Nova Iriansyah di
Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh.
Aceh Peumulia adalah program unggulan yang bertujuan untuk
mengubah paradigma birokrasi. Selama ini banyak orang mengira, bahwa pelayanan publik
cenderung lama dan merepotkan. Penilaian seperti inilah yang membuat orang
malas berinteraksi dengan urusan birokrasi.
Akhirnya, masyarakat mencari jalan pintas. Mereka rela
membayar berapapun agar urusannya lancar. Hal semacam itu, tentu saja membuka
peluang-peluang KKN di tubuh birokrasi.
Untuk itulah melalui Aceh Pemulia, Pemerintah Aceh ingin
mengubah paradigma keliru tersebut. Aparatur harus memberikan pelayanan yang
optimal bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang cepat dan berkualitas.
Saya pun sempat penasaran, seperti apa realisasi dari salah
satu program unggulan Aceh Hebat ini. Saat itu saya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan
Provinsi Aceh, untuk mengurus berkas usulan kenaikan gaji kakak saya.
Saya sudah membanyangkan, urusan ini akan lama sehingga saya
harus datang pagi sekali. Maka pukul delapan pagi saya sudah tiba di Kantor
Dinas Pendidikan Aceh. Saya melapor kepada Satpam, kemudian ia mengarahkan saya
ke meja resepsionis.
Tiga orang perempuan telah sigap di belakang meja. Setelah
mengetahui maksud saya, salah seorang perempuan tersebut memeriksa berkas saya.
Lalu hanya dalam hitungan menit, urusan saya tuntas.
“Udah siap ini Kak?” Tanya saya, yang masih tak pecaya.
“Iya sudah, ini nomor agendanya,” balasnya dengan senyum, sambil
menyodorkan sepotong kertas kecil nomor surat saya.
Pengalaman saya hari itu, setidaknya memberikan gambaran
bahwa pelayanan publik di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah berjalan
dengan baik. Program Aceh Peumulia benar-benar telah dirasakan manfaatnya.
 |
| 15 Program Unggulan Aceh Hebat (Sumber Foto: Humas Pemerintah Aceh) |
Pada prinsipnya, Aceh Peumulia bertujuan untuk terwujudnya
layanan pemerintah yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar. Maka
ada tiga poin penting yang ingin dicapai dalam program Aceh Peumulia ini.
Pertama, mengembangkan sistem pengawasan dan penilaian
kinerja aparatur berbasis e-kinerja. Kedua, penetapan limit waktu pelayanan
aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan. Ketiga, penempatan pimpinan
SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Semua poin tersebut telah direalisasikan dengan baik melalui berbagai
SKPA. Misalnya untuk pengawasan berbasis e-kinerja. Pemerintah Aceh melalui
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Aceh, telah menjalankan
program Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Program
ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih,
efektif, transparan, akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan layanan SPBE.
Seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. SPBE adalah komitmen Pemerintah
Aceh untuk melaksanakan Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government.
Selain itu, ada pula Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem layanan berbasis online ini, menjadi
sarana aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik atau pembangunan yang
dijalankan Pemerintah Aceh.
Dengan SP4N-LAPOR!,
maka akan terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Di saat
pemerintah berkomitmen untuk pembangunan, pada waktu yang bersamaan pula
masyarakat bisa turut mengawasi.
SP4N-LAPOR! Tidak berdiri sendiri. Tapi terkoordinasi dengan
baik dengan sejumlah lembaga terkait. Seperti Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas dan
Ombusman RI sebagai pengawas pelayanan publik.
Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya
melalui berbagai kanal SP4N-LAPOR. Seperti situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708,
mobile Apps LAPOR!, Twitter: @LAPOR1708 dengan menyertakan #LAPOR, Facebook:
Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan Instagram: @lapor1708, serta
surat atau datang langsung ke pengelola pengaduan pada tiap penyelenggara
pelayanan publik.
 |
| Kepala Bidang Pengelolaan SIPP Kementerian PANRB Emida Suparti dalam kegiatan Pendampingan Intensif SIPP dan SP4N LAPOR! di Banda Aceh, (Sumber Foto: Kemenpar-RB) |
Program layanan berbasis elektronik ini setidaknya
menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah bergerak ke arah yang lebih baik. Di era Revolusi Industri seperti sekarang,
memang sudah sepatut semua layanan bermigrasi dari konvensional ke elektronik.
Poin penting lain dari Aceh Peumulia yang menarik perhatian
saya adalah, bagaimana Pemerintah Aceh benar-benar serius menempatkan seseorang
pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Prinsip ini biasa disebut The
Right Man and The Right Place.
Telah menjadi rahasia umum, bagaimana Pemerintah Aceh
sebelumnya kerap melakukan reshuffle. Dalam satu priode pemerintahan, sudah
beberapa kali terjadi rombak jabatan. Hal ini tentu memberikan presepsi buruk
pemerintah pada masyarakat.
Orang-orang akan menilai, bahwa pemerintah asal-asalan dalam
memilih pejabat. Sikap inkosistensi ini juga berdampak buruk pada program yang
hendak dijalankan. Pejabat terkait bisa setengah hati dalam merealisasikan
program kerjanya. Sebab tidak ada jaminan berapa lama akan menjabat.
Namun di era Pemerintahan Irwandi-Nova, jaminan itu mereka
dapatkan. Hanya saja, para pejabat ini harus terlebih dahulu mengikuti proses
seleksi yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa yang terpilih benar-benar
orang yang tepat.
Proses fit and proper
test juga dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Seleksi. Rekam jejak
para calon SKPA ini dipelajari dengan baik. Semua proses seleksi dijalankan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta petunjuk Komisi ASN.
Alhasil, isu reshuffle tak lagi seriuh pemerintahan
sebelumnya. Pejabat SKPA pun bisa fokus dalam menjalankan program kerjanya.
 |
| Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Melantik Sejumlah Pejabat SKPA di Gedung Serba Guna Setda Aceh (Sumber Foto: Humas Pemerintah Aceh) |
Aceh Peumulia adalah ikhtiar pemerintah Aceh untuk
memperbaiki tata kelola birokrasi yang lebih baik. Karena hal ini memiliki
keterkaitan yang erat dengan pelayanan terhadap masyarakat.
Maka sangatlah tepat, jika semua ikhtiar ini diawali dengan
memilih pejabat yang tepat. Sebab pejabat inilah yang menjadi komando terlaksananya program
kerja, serta pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Dari 15 program unggulan Aceh Hebat, program Aceh Peumulia
bisa dikatakan indikator penting kesuksesan pemerintah Aceh. Karena pelayanan yang
baik adalah kunci hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Jika hal ini terwujud, maka akan tumbullah ikatan emosional
masyarakat, sehingga mereka bersedia untuk terlibat pada proses pembangunan
yang dijalankan pemerintah.
Maka apa yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Rantau di Aceh
Tamiang dengan merealisasikan program Aceh BEREH itu, patut mendapat apresiasi.
Pembenahan suasana kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman,
adalah sebuah pendekatan yang baik kepada masyarakat.
 |
| Potret Semangat Masyarakat Aceh |
Inilah semangat Aceh Peumulia yang sebenarnya. Bagaimana memberikan
pelayanan yang optimal untuk setiap permasalahan masyarakat. Di awali dengan
memilih pejabat yang tepat, dan masyarakat dapat mengawasi kinerja aparatur
secara langsung.
Aceh Peumulia adalah komitmen Pemerintah Aceh untuk bersungguh-sungguh melayani. Demi terwujudnya
Aceh Hebat.
ABOUT THE AUTHOR
Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible
0 comments:
Posting Komentar